Kajian

Pelaksanaan pengendalian Pencemaran Kajian di Provinsi DKI Jakarta dilakukan berdasarkan :

• Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Kajian
• Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Kajian
• Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Kualitas Kajian Dalam Ruangan
• Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Gas Buang Kendaraan Bermotor
• Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Kualitas Kajian Dalam Ruangan (KUDR)
• Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
• Keputusan Gubernur Nomor 670/2000 tentang Penetapan Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi DKI Jakarta
• Keputusan Gubernur Nomor 551/2001 tentang Penetapan Baku Mutu Kajian Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Propinsi DKI Jakarta
• Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Kajian
• Rencana Strategis 2017 – 2022 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Program / Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 yang terkait dengan Pengendalian pencemaran Kajian antara lain :

• Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta.
• Pemantauan Kualitas Kajian dan Tingkat Kebisingan.
• Kajian Standarisasi PM 2.5 di Provinsi DKI Jakarta.
• Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta.
• Pelaksanaan Evaluasi Kualitas Kajian Perkotaan (EKUP).
• Pemantauan Kualitas Lingkungan Kajian Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).
• Pembinaan Bengkel Pelaksana Uji Emisi Kendaraan Bermotor.
• Pengadaan alat Pemantau Kualitas Kajian.
• Pemeliharaan dan Perawatan Stasiun Pemantau Kualitas Kajian di 5 Wilayah Kota Administrasi dan 3 SPKU bergerak.
• Perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan landfill gas di TPST Bantar gebang.